Kebangkitan Kekuatan Politik Buruh

Akhir-akhir ini, kemajuan gerakan buruh baik dari segi kuantitas maupun kualitas berkontribusi pada pembentukan gerakan buruh sebagai kekuatan politik. Realitas ini tidak muncul seketika, namun merupakan akumulasi perkembangan gerakan buruh setelah reformasi yang relatif memberikan kesempatan bagi buruh untuk berorganisasi. Kemenangan-kemenangan buruh dalam aksi-aksi pengesahan RUU BPJS 2010 menjadi UU, aksi penutupan tol dalam menuntut upah minimum Rp1,4 juta di Bekasi dan sekitarnya serta penundaan kenaikan harga BBM, telah membangkitkan kepercayaan massa buruh sebagai kekuatan perubahan. Perkembangan terbaru, sebanyak 80 ribu memenuhi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) untuk mendeklarasikan pembentukan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Perjuangan buruh berakar pada posisi sosialnya sebagai produsen langsung dalam proses produksi dimana barang dan jasa yang beredar di masyarakat berasal dari hasil kerja buruh mengoperasikan mesin-mesin. Posisi ini demikian pentingnya, sehingga jika buruh mogok, maka pengusaha bisa kelabakan. Meminjam perkataan Thukul, “Tanpa buruh, pabrik hanyalah rumah-rumah hantu, mesin hanyalah rongsokan tak berguna dan uang hanyalah sekumpulan angka.” Di sini, posisi buruh sangatlah konkret ketimbang posisi kepentingan umum yang tidak jelas akar sosialnya, yang malah bisa jadi “kepentingan umum” justru sebenanya adalah kepentingan penguasa.

Salah satu kunci dari keberhasilan gerakan perubahan adalah kemandirian, terutama dalam masalah dana. Di saat elit dan partai politik mempertontonkan money politic dalam pemilu yang berbuntut pada korupsi, gerakan buruh memperlihatkan tradisi iuran anggota yang menjamin kemandirian organisasi. Sebagai contoh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mampu mengumpulkan iuran anggota (cos) dengan nominal sedikitnya Rp560 juta/bulan. Jadi, jangan pernah heran mengapa buruh selalu sanggup menyewa bus-bus besar untuk mengikuti aksi walaupun dalam keterbatasan shift kerja.

Bagi serikat buruh, menjadi serikat yang militan bukan lah sekadar pilihan, tapi merupakan keharusan jika menginginkan serikat berkembang dan dicintai oleh massa. Banyak sekali serikat buruh khianat yang ditinggalkan oleh anggotanya, dan beralih ke serikat buruh yang lebih amanah.

Konsentrasi Gerakan Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) bersepakat untuk menyelanggarakan aksi mayday bersama dengan melakukan long march yang berakhir pada rapat akbar di GBK untuk mendeklarasikan MPBI. Sekitar 80 ribu buruh mengikuti perhelatan ini. Artinya, tengah terjadi konsentrasi gerakan buruh Indonesia yang berpotensi untuk menciptkan atmosfer politik baru dimana desakan perubahan datang dari massa bawah, bukan elit-elit politik partai.

Konsentrasi gerakan buruh ditandai dengan penyatuan mobilisasi, penyatuan program dan tuntutan serta penyatuan kerja bersama.

Tuntutan bersama MPBI, yakni jaminan sosial, tolak upah murah, penghapusan outsourcing, subsidi anggaran untuk buruh dan jadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional mulai tahun 2013. Dalam pemenuhan jaminan sosial, MPBI menuntut: pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia mulai 1 Januari 2014; jaminan pensiun wajib untuk buruh dan guru honorer mulai 1 Juli 2015.

Penolakan terhadap upah murah dijelaskan dalam tuntutan revisi Kepmenaker No. 17 tahun 2005 dan revisi item Komponen Hidup Layak (KHL) dari 46 item menjadi 122 item. Selanjutnya, MPBI juga menuntut penerbitan peraturan pemerintah yang melarang outsourcing dan sistem kerja kontrak.

Barangkali, tuntutan MPBI tidak masuk kategori radikal karena tidak ada gaung “anti kapitalisme”, “anti imprealisme” dan semacamnya. Namun, di sisi lain, tuntutan-tuntutan ini adalah konkret, meskipun masih reformis, namun ia membesar. Dan setiap peser kesejahteraan bagi buruh adalah pengurangan profit pemilik modal di pihak lain. Nyatanya, 80 ribu buruh sedang berjuang melawan pemilik modal yang memeras keringat mereka.

Akar penindasan buruh adalah pemilikan alat-alat produksi dan sumber daya alam di tangan segelintir kapitalis. Menghilangkan pemilikan pribadi baik secara bertahap maupun revolusioner, lalu membangun masyarakat dimana alat-alat produksi adalah milik sosial adalah tujuan akhir gerakan pekerja dimanapun, yang dihisap. Namun, tujuan akhir ini hanya bisa dicapai dengan kekuatan politik buruh yang besar, yang belajar, yang sadar, yang dihimpun dalam perjuangan buruh hari per hari oleh pelopor-pelopornya.

Gerakan buruh Venezuela telah membuktikkan bahwa buruh bisa mengambil-alih (mentranformasikan) perusahaan untuk dikelola oleh buruh dengan bantuan negara. Gerakan buruh kita belum sampai di situ, membayangkannya pun barangkali belum. Gerakan buruh akan menyadarinya saat melihat bagaimana krisis merampas kesejahteraan yang sebelumnya sudah direbut.

Sekarang ini, konsentrasi gerakan buruh dengan kekuatan 80 ribu adalah titik sejarah penting bagi gerakan buruh Indonesia yang telah sekian lama tertidur di bawah hegemoni Orde Baru. Suatu kebangkitan gerakan buruh Indonesia sebagai kekuatan politik.

Dari Pabrik ke Publik

Sejak tahun 2008, unsur-unsur organisasi buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) aktif memperjuangkan RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) hingga disahkan pada tanggal 28 Oktober 2011. BPJS sebagai badan publik (bukan BUMN) tidak hanya memberikan jaminan sosial untuk kecelakaan kerja, pensiun, kematian, tunjangan hari tua dan kesehatan para pekerja. BPJS juga menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan dimulai pada 1 Januari 2014. KAJS telah memberikan pelajaran penting bagi buruh. Pertama, buruh bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Kesadaran sektor sebagai buruh bertransformasi menjadi kesadaran sebagai rakyat yang lintas sektor. Kedua, buruh mendapatkan pelajaran politik bahwa nasib buruh dan rakyat terletak pada kebijakan pemerintah yang dirumuskan melalui undang-undang.

Dalam mencermati kebangkitan gerakan buruh akhir-akhir ini, kita tidak bisa mengabaikan peranan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sebagai salah satu unsur KAJS dan juga pelopor penyatuan tiga konfederasi. Presiden FSPMI, Said Ikbal, selalu menekankan gerakan “dari pabrik ke publik” dalam setiap pidatonya kepada buruh. Buruh FSPMI mempelajari bahwa tidak cukup upah untuk kesejahteraan buruh. Buruh juga memerlukan kesehatan, pendidikan, transportasi dan sembako murah untuk kesejahteraan sosial buruh dan keluarganya. Semua itu harus diperjuangkan di arena politik negara.

Selain itu, gerakan petani Batang, Jawa Tengah, telah memberikan kesadaran dan motivasi bagi buruh untuk berpolitik. Sudah 11 gelombang kelompok studi banding dari FSPMI yang mendatangi organisasi Omah Tani Batang untuk belajar pada petani. Kesadaran politik di tingkatan massa mulai tumbuh.

Akhirnya, gerakan buruh sangat mungkin bertransformasi menjadi kekuatan politik alternatif jika organisasi dan gerakan buruh sanggup menyediakan syarat berupa massa sadar, mobilisasi dan program yang mendapat dukungan luas dari rakyat.

Cikarang, Mei 2012.
Share on Google Plus

2 komentar:

  1. Danial Indrakusuma18 April 2015 21.41

    1. Awal kebangkitan gerakan buruh pasca reformasi yang kurang di ceritakan dalam tulisan di atas:

    A. Kebangkitan gerakan buruh yang diorganisir Aliansi Buruh Menggugat (ABM) di bawah naunyan SEKBER (Sekretariat Buruh)--gabungan organisasi-organisasi perjuangan buruh kiri sejak 2006;

    B. Bahw kebangkitan gerkan buruh ke-2 yang dipelopori olef FSPMI sebenarnya bermula dari gerkan 2 pabrik--Kanefusa dan Kymko. Memang bukan yang pertama, karena sebelumnya ada Pemogokan Garuda, MPTDI dan Toshiba. Namun gerakan ketiga pabrik tersebut tidak mampu menghasilkan kebangkitan gerakan buruh yang besar karena, berbeda dengan gerakan Kanefusa dan Kymko--gerkan Kanefusa dan Kymko diarahkan dan berhasil menciptakan atmosfir solidaritas (walaupun bukan oleh instruksi resmi perangkatnya/struktur kepemimpinannya--perangkat/strktur kepemimpinannya malah sering melarang buruh-buruhnya bersolidaritas). Setelah membesar, barulah perangkat/struktur kepemimpinannya mengkooptasi dan membawanya ke gerakan menuntut jaminan sosial KAJS--seperti kita tahu, KAJS, yang didirikan sejak 2008, sama sekali tidak bunyi sebelum tahun 2011.

    BalasHapus
  2. Danial Indrakusuma18 April 2015 21.47

    2. Yang tidak diceritakan juga adalah penurunan (setback) gerkan buruh sejak diserang-balik (counter attack) oleh kapitalis-negara (aparat)-preman sejak 2013, sehingga kuantitas dan kuantitas tuntutannya menurun, serta juga kemenangan-kemenangannya menurun--yang paling jelas adalah penurunan kemenangan tuntutan upah (dari kenaikan rata-rata 40% (2013), menjadi 30% (2014) dan.16,7% (2015).

    BalasHapus