SPILN Desak Pemerintah Mereformasi Birokrasi Perlindungan TKI

Jakarta | Ironis, Eksekusi Mati Dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi telah menjadi Bukti dari Lemahnya Sistem Perlindungan dan Pengawasan Pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Luar Negeri.

Siti Zaenab dan Karni lalu siapa lagi, Tuti, Ato dan masih banyak lagi yang lainnya yang sedang antri dibelakangnya untuk di eksekusi.

Pemerintah harus bertindak tegas dan menunjukkan langkah konkrit dalam hal perlindungan dan pengawasan. Buktikanlah kepada TKI kalau kabinet sekarang adalah kabinet kerja, kerja dan kerja.

Akar dari permasalahan itu kunci yang harus pemerintah cari, jangan jadikan isu TKI sebagai seremonial saja. Tapi selesaikan, kawal dan perbaiki sistem perlindungan dan pengawasan di luar negeri.

Reformasi birokrasi perlu dilakukan di dalam kubu KBRI/KJRI/KDEI guna bertujuan, " Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Profesional dengan Karakteristik, Berintegrasi, Berkinerja Tinggi, Bebas, dan Bersih KKN, Mampu Melayani Publik, Netral, Sejahtera, Berdedikasi, dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik Aparatur Negara", sesuai dimungkinkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar