Yusniar Peroleh Penangguhan Penahanan


Kopidemo saat mengawl sidang Yusniar (Foto: Amri)
Makassar- Bersamaan dengan mengawal sidang Yusniar, Koalisi Peduli Demokrasi (Kopidemo) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar Yusniar dibebaskan, Rabu(23/11).

Massa membentangkan spanduk bertuliskan Makassar Darurat Demokrasi, Bebaskan Yusniar. Beberapa tuntutan Kopidemo yaitu bebaskan Yusniar, cabut UU ITE, wujudkan demokrasi sejati, berikan jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Kriminalisasi terhadap Yusniar adalah bukti nyata kebobrokan sistem yang melegitimasi pembungkaman kebebasan menyatakan pendapat bagi warga sipil dan ini merupakan ancaman bagi demokrasi, Makassar darurat demokrasi,” ujar Jenderal Lapangan Kopidemo, Amal

Dalam sidang tersebut, putusan sela hakim menetapkan penangguhan penahanan terhadap Yusniar. Kopidemo sangat mengapresiasi keputusan tersebut, Kopidemo juga menjemput Yusniar dan menggelar release pers di kediamannya.

“Kami yang tergabung dalam Kopidemo menghargai putusan sela hakim dan mengapresiasi penetapan penangguhan penahanan. Ini adalah sedikit bentuk keadilan untuk Yusniar,” terang salah seorang pembicara Kopidemo dalam release pers yang digelar di rumah Yusniar, Kamis(244/11)

Yusniar, ibu rumah tangga asal Tamalate, Makassar, dipersoalkan di meja hijau lantaran memposting status di jejaring media sosial Facebook. Postingan itu dianggap mencemarkan nama baik.

Kasus berawal dari perebutan warisan tanah bapak Yusniar. Di tanah tersebut sudah dibangun rumah sebagai tempat tinggal Yusniar.  Pada Maret 2016, puluhan orang datang ke lokasi itu dan bermaksud merusaknya.

Atas tindakan perusakan itu, Yusniar langsung mengekspresikan kekecewaannya dengan mengupdate status lewat jejaring media sosial Facebook.

“Alhamdulilah akhirnya selesai juga masalahnya. Anggota DPR t*lo, pengacara t*lo. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui poeng,” demikian tulis Yusniar pada akun facebooknya

Sudirman Sijaya , anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari fraksi Gerndra melaporkan hal itu ke polisi karena merasa nama baiknya dicemarkan lewat status tersebut. Yusniar dilaporkan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pada 24 Oktober 2016, Yusniar resmi menjadi tahanan kejaksaan Negeri Makassar dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun penjara dan denda 1 milliar.  Kopidemo menilai, pasal itu digunakan untuk menjerat orang-orang yang menyampaikan kritik dan menyampaikan pendapat. 

“Ini merupakan ancaman bagi kebebasan berekspresi,” tutur Amri

Kopidemo terdiri dari LBH Makassar, LBH APIK Makassar, Komunal, Gema Demokrasi, KontraS Makassar dan beberapa organisasi pro demokrasi lainnya.




Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar