Alasan Papua Berhak Menentukan Nasib Sendiri

Jakarta – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI – West Papua) menyelenggarakan diskusi publik dengan tema "Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Menentukan Nasib Sendiri" di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kamis (15/12/2016). Acara diskusi yang menghadirkan Surya Anta dari FRI-West Papua dan Jhon Gobai dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini dihadiri lebih 40an orang.

Diskusi Pelanggaran HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri,
15 Desember 2016. 
Pada 1 Desember 1961 Papua sudah mendeklarasikan kemerdekaannya. Belanda pun pada saat itu secara defacto mendukung Papua untuk merdeka. Namun, deklarasi tersebut tak diakui oleh Pemerintah Soekarno yang menganggapnya sebagai negara boneka buatan Belanda. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan kebijakan Trikora (Tiga Komando Rakyat) untuk memasukkan Papua menjadi wilayah Indonesia.

“Kekeliruan Soekarno adalah tidak mempertimbangkan perjuangan rakyat Papua atau keinginan rakyat Papua untuk merdeka,” tutur Jhon Gobai.

Setahun setelah Trikora digaungkan berbagai operasi militer dilancarkan di tanah Papua. Setelah kudeta tahun 1965, operasi militer semakin gencar untuk mendukung operasi PT Freeport pada tahun 1967 dan mengondisikan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Dinilai, pencaplokan Papua menjadi bagian Indonesia juga ada kecurangan dan penipuan sejarah. Saat Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949, Papua bagian barat bukanlah bagian dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Belanda menginginkan Papua sebagai negara terpisah karena perbedaan etnis.

West Papua sebagai koloni tak berpemerintahan sendiri, yang berhak atas penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional. Dengan adanya kewajiban melakukan referendum untuk menentukan status Papua dalam New York Agreement, menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua sejak awal. Sayangnya, perjanjian tersebut hanya melibatkan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat sebagai perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rakyat Papua yang paling berkepentingan malah tidak dilibatkan.

Keberadaan Indonesia di West Papua adalah administrasi kolonial yang bisa bersifat permanen hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional. Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)  yang tidak sah pada tahun 1969 karena karena hanya diwakili 1.022 atau 0,2% dari seluruh penduduk Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia.

“Menentukan nasib sendiri menjadi solusi untuk mengatasi pelanggaran HAM. Keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mendukung Papua menentukan nasib sendiri adalah Indonesia menjadi bangsa yang mampu meluruskan sejarah,” kata Surya Anta.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mengatasi persoalan di atas hanya dengan bantuan-bantuan yang sama sekali tidak dapat mengatasi penderitaan rakyat Papua. Kebijakan otonomi khusus (otsus) maupun otsus plus dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan di Papua.

“Otsus bukan untuk orang Papua, hanya untuk memuluskan akselerasi modal makanya fokusnya ke infrastruktur. Otsus bukan untuk pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,” tegas Surya.

Menurut Jhon Gobai, orang Papua tidak menginginkan otsus, melainkan kemerdekaan sebagai negara sendiri.

Rakyat Papua sudah sangat menderita, selama 53 tahun lebih dari 500.000 orang Papua telah dibunuh. Rakyat Papua ditangkap, disiksa dan dipenjara. Yang terbaru, talam kurun waktu 2016 lebih dari 4000 orang ditangkap karena berdemonstrasi. Orang-orang Papua sejak dahulu telah menuntut kemerdekaan yang dijawab dengan pelanggaran HAM berat.

FRI-West Papua juga menggelar panggung budaya pada Jumat (16/12/2015) malam untuk mendukung rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Panggung tersebut menampilkan acara musik, pembacaan puisi dan tarian. Dalam kesempatan itu, orang-orang Indonesia meminta maaf atas segala penderitaan yang ditimbulkan oleh bangsa Indonesia selama menduduki wilayah Papua.
Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar