Nasib Pengungsi Anak Rohingya di Indonesia

seminar SUAKA di Hotel Gren Alia
Jakarta - Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Pengungsi, SUAKA memaparkan laporan penelitian nasib pengungsi Rohingya di Indonesia, Senin (5/12/2016).

Dalam laporan yang berjudul "Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia, Rizka Argandianti Rachmah dan Zico Efraindo Pestalozzi mengungkapkan per September 2016, pengungsi Rohingya sebanyak 959 orang, berkurang banyak dari total sebelumnya pada Mei 2015 sebanyak 1791 orang.

Anak-anak pengungsi, termasuk yang lahir dari perkawinan campur, mengalami kesulitan mendapatkan pencatatan sipil, pendidikan dan harus bekerja untuk mencari nafkah. Mereka juga mengalami bullying di sekolah.

Perkawinan campur antara pengungsi dan warga setempat tidak diakui oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang terlanjur dicatatkan dapat dibatalkan secara sepihak oleh KUA. Akibatnya, pasangan perkawinan campur tidak dapat memiliki Kartu Keluarga (KK). Anak yang lahir dari perkawinan ini kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Sebuah kasus dilaporkan, demi mendapatkan kartu keluarga, si isteri harus membuat surat keterangan cerai.

Padahal, Indonesia menganut asas ius soli, yang berarti seseorang yang lahir di Indonesia berhak mendapatkan status kewarganegaraan. Sebuah kasus di Medan Keluraha justru menerbitkan Surat Keterangan Bukan Warga Negara Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan campur. Anak-anak ini kesulitan mendapatkan pendidikan publik, jaminan kesehatan dan sebagainya.

Saat di sekolah, anak-anak mereka menjadi "siswa titipan", istilah yang berarti seorang anak dapat bersekolah dan menerima lapor, namun tanpa menerima ijazah.

Anak-anak pengungsi terpaksa bekerja. Ada seorang anak pengungsi Rohingya berumur 16 tahun yang mengungsi di Aceh tanpa pendamping orang tua. Ia tinggal bersama teman-teman pengungsi lainnya, mereka berupaya mencari uang agar dapat terus berkomunikasi dengan orang tuanya di Myanmar.

Adapula anak-anak pengungsi Rohingya yang ikut dengan nelayan lokal untuk pergi mencari ikan. Mereka diberikan upah yang biasanya digunakan untuk membeli pulsa, pakaian, berjalan-jalan keliling kota untuk menghilangkan kebosanan di camp dan juga kebutuhan lainnya.

"Ada anak (perempuan) pengungsi yang menikah muda agar bisa mendapatkan perlindungan," tutur salah seorang peneliti SUAKA.

Sementara itu, anak-anak Rohingya banyak yang menjadi korban bullying di sekolah, seperti kasus di Makassar. Mereka sering mengalami pemukulan, beberapa pernah dilempari batu hingga kepalanya bocor, luka-luka dan lebam. Tidak hanya itu, tas sekolah mereka juga biasanya dirampas dan dibuang.

Ini terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Orang tua mereka memberanikan diri menyampaikan masalah tersebut ke pihak sekolah dan International Organization for Migration (IOM). Namun, karena bullying terhadap anak-anak tetap terjadi, akhirnya orang tua memilih untuk  mengeluarkan anak mereka dari sekolah.

Meskipun begitu, orang tua mereka sebenarnya mengkhawatirkan anak-anaknya  yang terus tumbuh dewasa tetapi tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup.

Meskipun UUD 1945 dan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah menjamin hak mencari suaka, namun tidak ada peraturan yang bersifat operasional yang dapat menjadi pedoman pejabat untuk menangani pengungsi Rohingya. Rancangan peraturan presiden yang telah diinisiasi sejak tahun 2011 sampai saat ini belum jelas penerbitannya.

Di tengah gejolak arus pengungsi yang cukup besar, sudah sepatutnya Indonesia ikut mengambil bagian sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar