Orang Indonesia Dukung Penentuan Nasib Sendiri bagi West Papua

Jakarta - Sekelompok warga Negara Indonesia yang tegabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI West Papua) mendukung penentuan nasib sendiri bagi West Papua.
Massa FRI West Papua di Yogyakarta ditangkap polisi
(Foto: TS)
Tidak hanya melalui deklarasi yang digelar beberapa waktu lalu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, FRI West Papua pada momentum 55 tahun Papua Merdeka juga menggelar aksi serentak di beberapa daerah untuk menyatakan dukungan menentukan nasib sendiri bagi West Papua, Kamis(1/12).
“Tidak ada orang Papua, FRI semuanya orang Indonesia tapi kami menganggap Papua sebagai saudara sendiri. Solidaritas rakyat Indonesia untuk Papua tidak bisa minimal dan berserakan, harus disatukan agar lebih politis,” jelas juru bicara FRI West Papua, Surya saat menggelar deklarasi.
Aksi serentak di gelar di beberapa kota, seperti Jakarta, Yogyakarta, Poso, Palu, Makassar, Ternate, Morotai, Sinjai, Ambon, dan Kupang. Di Jakarta aksi diwarnai dengan  tembakan water canon, pemukulan dan penangkapan terhadap massa aksi.
Polisi menembakan water canon saat massa FRI sedang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat menuju Bunderan Hotel Indonesia. Sebanyak 203 orang sempat ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. 10 orang yang lebih dulu ditangkap mengalami penganiayaan saat di truk polisi. Semua dilepas tanpa BAP setelah 4 jam kemudian.
Di Yogyakarta, beberapa orang ditangkap saat akan memulai aksi mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Di antaranya Gevan, Adli, Imam, Andi Randi, Asrul, Edi, Yamin, dan Danial Indrakusuma.
“Aku, Danial Indrakusuma, sedang melakukan mogok makan untuk memprotes penangkapan dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian polresta Yogyakarta. Penangkapan tersebut Aku anggap tidak sah, hanya karena melakukan demonstrasi untuk membela Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat West Papua. Mogok Makan ini aku lakukan di polresta Yogyakarta,” demikian tulis salah seorang yang ditangkap, Danial pada akun Facebook-nya.
Sementara itu, di Makassar, Palu dan Poso aksi FRI berlangsung damai tanpa pengawalan ketat dari pihak kepolisian. 
FRI-West Papua menyatakan: 

  1. Mendukung Bangsa dan Rakyat West Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum dan kepesertaan Referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam ULMWP;
  2. Mendukung Keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan  memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB;
  3. Militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan;
  4. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin;
  5. Menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua;
  6. Agar dunia internasional membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua; 
  7. Agar rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri;
  8. Menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua;
  9. Pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.
Kenapa Penting Mendukung Papua Menentukan Nasib Sendiri?                       
Ada kecurangan dan penipuan sejarah.  Pada 27 Desember 1949 saat pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda, West Papua adalah koloni tak berpemerintahan sendiri, yang berhak atas penentuan nasib sendiri dibawah hukum internasional. Hak itu diakui oleh Indonesia dalam New York Agreement yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua. 
Keberadaan Indonesia di West Papua adalah administrasi kolonial yang bisa bersifat permanen hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional. Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)  yang tidak sah pada tahun 1969 karena hanya diwakili 1022 atau 0,2% dari seluruh penduduk Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia.
Terjadi pula diskriminasi rasial yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.
Diskriminasi rasial tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum PEPERA berlangsung, sebagai mana pernyataan Ali Moertopo pada tahun 1966:
“Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana."
FRI juga memandang terjadi genosida perlahan, selama 53 tahun lebih dari 500.000 orang Papua telah dibunuh. Rakyat Papua ditangkap, disiksa dan dipenjara. Dalam kurun waktu 2016 lebih dari 4000 orang di tangkap.  
Selain itu, terjadi perampokan kekayaan alam, seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (ilegal loging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat di daerah tersebut.

Berikut foto-foto aksi FRI West Papua di berbagai kota di Indonesia:
(klik untuk memperbesar gambar)

Juru bicara FRI West Papua setelah dipukuli polisi
(foto: Sarinah)


FRI West Papua di Makassar (foto: Fajrin)
FRI West Papua di Palu (foto: Andika)

FRI West Papua Poso (foto: Vanlee)

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar