Pelanggaran HAM Terjadi di Kota Ramah HAM


pelanggaran kebebasan beragama (foto: tempo.co)
Bandung-  Jemaat kristiani yang akan melakukan ibadah KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) mendapat aksi penghalang-halangan disertai ancaman dan intimidasi oleh sekelompok massa PAS (Pembela Ahlu Sunnah) dan DDII (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia) Jawa Barat, Rabu(6/12).

Menanggapinya, Pdt. Dr. Stephen Tong bersama para jemaat KKR meminta waktu sebentar utuk menyanyikan lagu malam kudus dan berdoa.

Namun, pengunjuk rasa terus mendesak panitia membatalkan kebaktian untuk umum yang rencananya diadakan pada pukul 18:30 WIB. Dari video yang menyebar di media sosial (medsos), nampak massa aksi memasuki gedung sabuga menghentikan kegiatan latihan paduan suara.

"Turun, turun. Kami tidak sepakat," demikian ujar salah seorang massa aksi

Massa menganggap ada kesalahan prosedur, ibadah jemaat kristiani dinilai tidak sesuai dengan surat keputusan bersama dua menteri tentang pendirian rumah ibadah. Dimana panitia KKR menggunakan prosedur penyewaan tempat dan perizinan.

Tindakan itu dibenarkan pihak kepolisian, padahal penyewaan tempat dan perizinan seperti itu sudah biasa dilakukan.


Hak kebebasan memeluk agama sudah diatur dalam UU. Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,”

Kemudian diperkuat lagi dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) yang mengatakan:

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”,

Juga ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,”

Berkaitan dengan itu, Forum Demokrasi Bandung (FDB) mempertanyakan Deklarasi Bandung sebagai kota HAM oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil didampingi Founding and Chairman Foundation for International Human Right Reporting Standards (FIHRRST) Marzuki Darusman beserta Ketua Kehormatan Paguyuban HAM (PAHAM) Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti pada April 2015 lalu.

“Deklarasi Bandung Kota HAM yang selalu dibanggakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran dan pembiaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi warga,” tulis FDB dalam release persnya, Rabu(7/12)

FDB menuntut agar Negara hadir untuk menjamin kebebasan warganya menjalankan agama dan kepercayaannya, agar aparat menindak tegas pelaku intoleransi, mempertanyakan kapabilitas dari seluruh elemen Negara serta aparat penegak hukum dalam melindungi warga negaranya tanpa membeda-bedakan SARA,

Berdasarkan catatan FDB, pelanggaran HAM ini menambah catatan buruk selepas adanya pembubaran berbagai kegiatan literasi seperti Sekolah Marx di Institut Seni Budaya Indonesia, pembubaran pertunjukan monolog Tan Malaka di IFI Bandung, penghentian kegiatan pantomime di depan Gedung Merdeka, dan pembubaran Komunitas Perpustakaan Jalanan.


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar