Pemerintah Tidak Serius Soal HAM

Sepanjang bulan November 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima sekitar 597 pengaduan. Berdasarkan klasifikasi hak, terdapat 22 pengaduan untuk hak hidup, 5 pengaduan untuk hak mengembangkan diri, 250 pengaduan untuk hak memperoleh keadilan, 21 pengaduan untuk hak atas kebebasan pribadi, 56 pengaduan untuk hak atas rasa aman, 188  pengaduan untuk hak atas kesejahteraan, 8 pengaduan untuk hak turut serta dalam pemerintahan, 2 pengaduan untuk hak perempuan, 3 pengaduan untuk hak anak, serta 42 pengaduan yang dianggap non HAM.

Padahal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) pasal 3 dijelaskan, bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan  keselamatan bagi Individu,”

Di Indonesia sendiri setiap warga negara dilindungi UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Pasal 2 UU ini menyebutkan:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditenggakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan,”

Berdasarkan data-data di atas tentang pengaduan HAM, pemerintah tampaknya tidak secara serius memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Padahal setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan keadilan. Data di atas juga menunjukkan, pengaduan untuk memperoleh keadilan, yang paling banyak masuk ke Komnas HAM sepanjang November. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat untuk menegakkan HAM yang sesuai dengan Duham dan UU No 39 Tahun 1999.

Share on Google Plus

1 komentar:

  1. Pelanggaran HAM Yang Terabaikan Merupakan Sumber Salah Satu Permasalahan Di Dunia Pemasyarakatan.


    ╰RR╯

    BalasHapus