Hentikan Kekerasan di Dogiyai dan Hapus Pasal Makar!

Aksi FRI West Papua di Jakarta
Jakarta – Berbagai macam operasi telah digelar di Papua, operasi berdalih keamanan itu tidak pernah lepas dari pendekatan kekerasan. Hampir setiap hari rakyat Papua mengalami kekerasan yang mengakibatkan luka-luka bahkan ada yang sampai meregang nyawa.

Pada September 2016 lalu, tim gabungan Giat Operasi Mantap Praja (Gompra) aktif melakukan sweeping di atas jembatan Kali Tuka, Moanemani, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai. Katanya, operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Dogiyai dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ada enam aksi sweeping yang dilakukan dalam operasi Gompra. Seperti sweeping alat tajam, atribut Papua Merdeka, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), rambut gimbal, uang, dan orang-orang mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras (miras).

Dalam aksi sweeping itu, kekerasan terhadap rakyat Papua terus dilakukan. Para aktivis dikejar-kejar seperti buronan, mereka yang berkumis tebal dan berambut gimbal ditahan oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi, mereka yang memprotes hal ini dipukul hingga kehilangan nyawa.

Saat sweeping uang, tim gabungan Gompra justru megambil uang masyarakat yang datang ke Pasar Moanemani padahal mereka akan belanja di pasar tersebut. Sementara itu, pemuda-pemuda asli Dogiyai yang mengkonsumsi miras ditembak mati di tempat. Di awal tahun 2017 ini, banyak pemuda Dogiyai yang dipukuli hingga babak belur dan meregang nyawa.

Aksi sweeping bukannya menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat tetapi malah mengorbankan rakyat dari harta benda sampai penghilangan nyawa manusia.

Berikut data korban yang meninggal:

Pertama, Melkias Dogomo meninggal setelah mengalami penganiayaan di sel Mapolsek Moanemani pada 23 Desember 2016 lalu. Selama  ditahan beberapa jam di Polsek Moanemani,  polisi menyiksanya dengan memasukkan pangkal senjata ke dalam mulutnya. Sore harinya dia dipulangkan, setibanya di rumah, Melkias Dogomo jatuh sakit hingga meninggal pada 7 Januari lalu.

Kedua, Otis Pekei meninggal akibat disiksa polisi. Otis mengalami penyiksaan mulai dari Kali Tuka hingga tiba di Polsek Moanemani. Saat itu, Otis Pekei sedang menuju ke Nabire, namun ia ditahan di jembatan Kali Tuka. Pekei disiksa selama penahanan dan dikeluarkan dari Mapolsek Moanemani dalam keadaan tak bernyawa, Selasa (10/1/2017).

Korban luka-luka yaitu Hendrik Bobi bibirnya pecah, Neles Adi kepalanya terluka, Pigai Mabi matanya luka dan lebam. Bahkan dalam waktu sehari saja, pada 20 Januari 2017 lalu, sweeping tersebut telah mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka.

Keempatnya adalah Nolasius Douw bibirnya pecah, Ferdinan Tebai pelipis mata, kepala, dan muka bocor. Deserius HJ Goo kepalanya bocor dan pelipisnya luka, serta Diakon Alexs Pigai mengalami luka-luka pada dahinya.

Tidak hanya mengalami kekerasan, aktivis dan rakyat Papua yang menyuarakan Papua Merdeka dianggap membangkang terhadap negara sehingga dijatuhi hukuman menggunakan Pasal makar. Dalam peringatan Trikora yang jatuh pada 19 Desember, sebanyak enam orang anggota KNPB ditangkap. Empat diantaranya adalah anggota KNPB Manado, dua lainnya anggota KNPB Jayapura.

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) menilai, penggunaan pasal makar ini merupakan cara aparat negara untuk melakukan pembungkaman kebebasan berekspresi. Meskipun dalam konstitusi Indonesia, demonstrasi damai yang memprotes segala macam kebijakan negara dan pemerintah dilindungi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan situasi di Dogiyai dan pengunaan pasal Makar terhadap para aktivis West Papua, FRI-West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi, Kamis (26/1/2017).

FRI West Papua menuntut agar kekerasan terhadap rakyat Papua dihentikan, pasal makar dihapus, Kapolres Nabire dan Dogiyai dicopot dari jabatannya, tim gabungan di Dogiyai harus ditarik.

Tuntutan lainnya, cabut status tersangka terhadap enam aktivis KNPB yang dijerat pasal makar, tarik pasukan organik dan non organik dari seluruh tanah Papua, menuntut Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyangkut kekerasan dan pembunuhan di Dogiyai serta korban Pasal Makar, serta berikan kesempatan bagi jurnalis iternasional juga harus dibuka.

FRI West Papua berpendapat, hak menentukan nasib sendiri adalah solusi demokratis bari rakyat dan bangsa Papua. Selama ini rakyat Papua sudah sangat menderita, setiap operasi yang terjadi di daerah tersebut telah mengakibatkan jumlah penduduk asli Papua menurun.

Beberapa operasi di Papua adalah operasi SADAR 1965-1967, operasi brathayudha 1967, operasi wibawa 1969, operasi militer 1 Jayawijaya 1977, operasi sapu bersih I dan II 1981, operasi sapu tumpas 1985, operasi militer di mapenduma 1996, dan operasi-operasi tersembunyi lainnya di Meeuwodide, Papua.

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar