Militer Adalah Alat Represi di Papua



Foto: Pembebasan Sulteng


FRI-WP, 26 Januari 2017—Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI – WEST PAPUA) Kota Palu mengadakan aksi mimbar bebas di bundaran Hasanuddin, Palu. Aksi tersebut dalam bentuk mimbar bebas dengan membentangkan spanduk bertuliskan “stop kekerasan di Dogiyai dan bebaskan 4 aktivis yang di kenakan pasal Makar”. Selain itu, peserta aksi yang berjumlah 10an orang juga membagi-bagikan selebaran dan berteatrikal dengan menutup mulut memakai lakban. Aksi menutup mulut dengan memakai lakban sebagai bentuk kritikan terhadap negara, yang dimana negara melalui alat represinya (TNI dan POLRI) mematikan demokrasi yang ada di Indonesia.
Apa yang terjadi di Papua adalah bukti dimana negara ini mengalami krisis HAM dan krisis kemanusiaan.

 Papua yang sejak 1 Desember 1961 sudah mendeklarasikan kemerdekaannya, tapi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan Trikora 19 Desember 1961 (tiga komando rakyat), saat itu pula penindasan terhadap rakat Papua di mulai. Berbagai macam cara yang di lakukan pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia, dari mekanisme referendum yang cacat hukum internasional, seperti PEPERA 1969 dan Operasi-operasi militer yang terus dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri diantaranya: Operasi SADAR 1965-1967, Operasi Brathayudha 1967, Operasi Wibawa 1969, Operasi Militer 1 Jayawijaya 1977, Operasi Sapu Bersih I dan II 1981, Operasi Sapu Tumpas 1985, Operasi Militer di Mapenduma 1996, dan Operasi Operasi tersembunyi lainnya di Meeuwodide, Papua. Hasil dari operasi-operasi militer yang ada, banyak sekali rakyat Papua yang menjadi korban jiwa. Sejak 53 tahun lebih dari 500.000 orang Papua telah di bunuh. Pembunuhan mulai terjadi sejak program Trikora di jalankan. Lalu di lanjutkan dengan penghancuran gerakan Fery Awom di tahun 1967, penembakan dan pembunuhan yang dilakukan TNI terhadap penduduk Agimuga pada tahun 1977, pembunuhan di di Enarotali, Obano, moanemani 1977-1978, pembunuhan aktivis seniman Papua Arnold Ap dalam gerakan kebudayaan tahun1984, pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) yang berakibat pembunuhan yang sistematis dan migrasi besar-besaran rakyat West Papua ke Papua Nugini, pembunuhan Theys Eluay, pembunuhan Kelly Kwalik, pembunuhan Petrus Ayamiseba, pembunuhan pimpinan KNPB Mako Tabuni, pembunuhan Robert Jimau, dll.

Hasil dari pembunuhan-pembunuhan ini membuat penduduk orang asli Papua (OAP) berkisar 48,7% dari total penduduk di West Papua.

Dalam aksi tersebut juga fokus menyoroti apa yang terjadi di Kabupaten Dogiyai. Sejak bulan September 2016, Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja (GOMPRA) sudah aktif melakukan sweeping. Maksud dari pengiriman Kepolisian Daerah Papua ke Kabupaten Dogiyai adalah bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Aksi sweeping Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja (GOMPRA) dengan menggunakan cara-cara kekerasan, sebenarnya tidak berkaitan dengan penertiban PILKADA sama sekali.

Seperti apa yang di tulis dalam selebaran FRI – WEST PAPUA; Aksi sweeping yang dijalankan Tim Gabungan GOMPRA:

a.    Sweeping alat tajam.
Selama lima bulan, setiap pagi mulai pukul 07:00 – 09:30  di atas jembatan Kali Tuka Tim Gabungan aktif memeriksa segala bentuk alat tajam terhadap masyarakat dan Aparat Sipil Negara (ASN) yang berpakaian dinas sekalipun. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan dengan menyuruh masyarakat untuk membuka tas, noken, sakubaju, celana, jok motor dan mobil. Lalu, mengambil semua alat tajam yang ada. Alat tajam yang diperiksa seperti silet, cuter, pisau, parang, sabit, kampak, kartapel dan anakpanah.

b.    Sweeping atribut Papua Merdeka.
Selain melakukan sweeping alat tajam, Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja juga melakukan pemeriksaan handphone dan laptop. Bila dalam handphone dan laptop itu kedapatan  gambar Bintang Kejora, edit-editan Bintang Kejora, lagu-lagu Papua, berita berita  Papua, video tentang Papua, foto berbau Papua, masyarakat yang selalu mengenakan pakaian tentang Papua, tokoh Papua, dll, semuanya ini disita habis dan pemiliknya       dipukul.

c.    Sweeping aktivis HAM.
Bagian yang ketiga tentang aktivis HAM,  tidak hanya terjadi saat sweeping. Tetapi setiap hari dan di mana mereka berada, selalu dikejar. Sehingga, ruang gerak aktivis HAM di Dogiyai semakin dipersempit. Hukum untuk hidup bebas dan ruang untuk berekpresi bebas di muka publik tertutup. Sehingga Dogiyai saat ini seakan hidup dalam Orde Baru.

d.    Sweeping rambut gimbal.
Sweeping yang keempat ini merasa aneh tetapi nyata dalam hidupnya bahwa dalam sweepingnya kedapatan masyarakat yang kumisnya panjang dan rambutnya Gimbal ditahan dan diinterogasi oleh Polisi dan Brimob. Jika ada protes dari masyarakat akan dipukul sampai babak belur bahkan kehilangan nyawa.

e.    Sweeping uang.
Pasar utama di Kabupaten Dogiyai terletak di Moanemani, yang juga berfungsi sebagai pusat perbelanjaan. Semua transaksi barang harus menggunakan uang untuk membeli barang. Masyarakat yang datang ke Pasar Moanemani harus membawa uang dalam dompet agar pulang membawa hasil belanjaan. Tetapi Polisi dan Brimob di Dogiyai ini sangat aneh benar. Semua uang yang dibawa masyarakat untuk belanja barang itu pun diambil oleh Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja di Dogiyai.

f.     Sweeping orang mabuk.
Tahun 2016 merupakan tahun korban minuman keras (Miras) oplosan. Penjual minuman alkohol oplosan tersebut dilindungi oleh Polisi dan Brimob yang bertugas di Dogiyai. Sementara pemuda-pemuda asli Dogiyai yang mengkonsumsi minuman keras ditembak mati di tempat. Seolah-olah pemuda-pemuda asli Dogiyai ini dianggap seperti binatang.  Di bulan pertama tahun 2017 saja sudah puluhan pemuda asli Dogiyai yang mengkomsumsi minuman keras ditembak mati atau dipukul hingga babak belur di jalan.”

Aksi-aksi sweeping yang dilakukan GOMPRA tidak sama sekali menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, melainkan aksi-aksi sweeping tersebut menciptakan ketakutan, tekanan psikologis, kehilangan harta benda, bahkan sampai penghilangan nyawa.

Dari data yang kami dapatkan, aksi sweeping GOMPRA tersebut memakan korban jiwa, diantaranya: 1. Melkias dogomo meninggal dalam tahanan. Melkias ditahan di sel tahanan Mapolsek Moanemani, Dogiyai 23 Desember 2016 lalu. Selama  ditahan beberapa jam di Polsek Moanemani,  Polisi sempat menyiksa bahkan memasukkan pangkal senjata tempat keluar peluru ke dalam mulutnya. Sore harinya dia dipulangkan kevrumah. Sampai di rumah, Melkias Dogomo jatuh sakit hingga meninggal pada 7 Januari lalu.
2. Otis Pekei meninggal akibat disiksa polisi. Selasa, 10 Januari 2017, Otis mengalami penyiksaan mulai dari Kali Tuka hingga tiba di Polsek Moanemani. Saat itu, Otis Pekei sedang menuju ke Nabire. Namun, ia ditahan di jembatan Kali Tuka. Pekei disiksa selama penahanan. Pekei dikeluarkan dari Mapolsek Moanemani dalam keadaan tak bernyawa sekitar pukul 15.00 WIT, kemudian dikembalikan ke keluarganya.

Korban luka-luka: Hendrik Bobi mahasiswa UNIPA (bibir pecah), Neles Adii (luka sobek dikepala), Pigai Mabii (luka lebam di mata), Nolasius Douw (Bibir pecah), Ferdinan Tebai     (Pelipis mata, kepala, dan muka bocor), Deserius HJ Goo (Kepala bocor, pelipis sobek ), Diakon Alexs Pigai (Dahi luka-luka).

Selain aksi sweeping tersebut, FRI – WEST PAPUA kota Palu juga memasukkan tuntutan lainnya mengenai rakyat Papua yang menjadi korban jeratan pasal makar.
Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum sudah di jamin dalam konstitusi negara Indonesia, seperti yang tertera dalam UU No 9 tahun 1999. Tapi, upaya-upaya pemberangusan demokrasi  selalu saja di lakukan oleh negara melalui alat represinya, yaitu Militer. Aksi-aksi represi sering kali terjadi kalau saja gerakan rakyat mengadakan demonstrasi, apalagi terhadap rakyat West Papua. Praktek-praktek represiitas tersebut adalah bukti dari kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi saat penangkapan terhadap 6 aktivis Papua ketika melakukan aksi memperingati hari Trikora pada 19 Desember lalu. 6 orang aktivis tersebut adalah anggota KNPB Manado (4 orang) dan Jayapura (2 orang). 2 orang anggota KNPB Jayapura memang sudah dilepaskan namun proses hukum terhadap mereka masih berlanjut.

jeratan pasal makar yang di tujukan kepada aktivis West Papua, hanyalah upaya pemerintah untuk memberangus tuntutan kemerdekaan West Papua dan tentunya hal tersebut adalah tindakan pengkerdilan terhadap ruang demokrasi.

Perlu diketahui, aksi Solidaritas yang diadakan oleh FRI – WEST PAPUA Kota Palu ini juga di ikuti oleh aksi FRI – WEST PAPUA di daerah-daerah lain, seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Ternate, Tidore, Tondano.

Terima kasih.


A M









Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar