Kekerasan terhadap Perempuan Masih Tinggi

JAKARTA – Kekerasan berbasis gender rupanya masih menjadi peroalan yang pelik di Indonesia. Sebagaimana direkam Komnas Perempuan pada tahun 2016, terjadi 321.752 kasus di ranah personal. Di antaranya terdapat 1.657 kasus pemerkosaan, 1.064 kasus pencabulan, dan 268 kasus pelecehan. Sementara di ranah negara, terdapat 8 kasus pelanggaran.

Tingginya angka yang sangat memprihatinkan ini pada akhirnya menggerakkan komunitas-komunitas perempuan untuk membela hak dan kesetaraan perempuan.

Adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPA), organisasi massa perempuan Indonesia dengan  42.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menuntut pemerintah menghapus perkawinan anak dan  juga menuntut agar pemerintah memperhatikan hak-hak politik perempuan.

Komunitas pro LGBT, Arus Pelangi mengatakan bahwa hampir 90% LGBT di Indonesia mengalami kekerasan. Perempuan diperkosa dan bahkan mengalami kehamilan hanya karena mereka adalah laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan.

Tak ketinggalan, Komite Perjuangan Perempuan dari Papua juga mengungkapkan adanya ketidakadilan yang dialami para perempuan di Papua.

Karena itu, pada Hari Perempuan Sedunia yang dirayakan Sabtu, (4/3/2017), ratusan massa long march dari depan Sarinah hingga ke Istana Negara. Dengan mengenakan baju berwarna merah muda dan ungu, mereka berparade membawa beragam poster.

Sekalipun Aksi ini dimaksudkan untuk memperingati Hari Perempuuan Internasional, tetapi laki-laki pun terlibat. Keterlibatan laki-laki dalam mendukung perempuan ini terlihat dari adanya pria di kerumunan massa.

Aksi ini tak hanya dirayakan dengan long march, tetapi juga berorasi tentang perempuan Indonesia, pembacaan puisi, dance, akustik, dan ditutup dengan pembacaan delapan tuntutan, yaitu:

  1. Menuntut Indonesia kembali ke toleransi dan keberagaman.
  2. Menuntut pemerintah mengadakan insfrastruktur hukum yang berkeadilan gender.
  3. Menurut pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi hak kesehatan perempuan dan menghapus kekerasan terhadap perempuan.
  4. Menuntut pemerintah dan masyarakat melindungi lingkungan hidup dan pekerja perempuan.
  5. Menuntut pemerintah membangun kebijakan publik yang pro perempuan dan kelompok marginal lain, termasuk perempuan difabel.
  6. Menuntut pemerintah dan partai politik meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan di bidang politik.
  7. Menuntut pemerintah dan masyarakat menghapus diskriminasi dan kekerasan terhaap kelompok LGBT.
  8. Menuntut pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan isu global yang berdampak pada perempuan, serta membangun solidaritas dengan perempuan di seluruh dunia.


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar