Wujudkan 8 Tuntutan Perempuan Indonesia untuk Peradaban yang Setara

Press Release
Women’s March Jakarta  2017
Menuju 8 Maret : Wujudkan  8 Tuntutan Perempuan Indonesia untuk Peradaban yang Setara

Sumber: Kate
Kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan pelik di Indonesia. Sebagaimana direkam Komnas Perempuanpada tahun 2016, terjadi 321.752 kasus di ranah personal, diantaranya 1.657 kasus perkosaan, 1.064 pencabulan, dan 268 kasus pelecehan. Diranah negara,terdapat 8 kasus pelanggaran. Di luar itu, masih banyak lagi bentuk kekerasan lainnya, sebut saja kekerasan sosial ekonomi, praktik tradisional seperti sunat perempuan yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan,stigma tentang keperawanan perempuan yang menghambat perempuan mengakses pendidikan, sikap penegak hukum dan pejabat publik yang bias gender, kesempatan berpolitik yang belum setara.

Meskipun laki-laki dapat juga menjadi korban kekerasan, tetapi korban terbesar tetap saja perempuan. Data lain dari BPS dan dan KPPPA, tahun 2016  mencatat bahwa 2,27 juta perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setiap hari. Laporan kekerasan terhadap perempuan yang kami kutip dari 232 lembaga mitra yang datanya diolahdari dataPengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama menyebutkan bahwaterdapat 305.535 kasus, sedangkan lembaga layanan mencatatkan telah terjadi 16.217 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menuju Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, juga sebagai bentuk solidaritas international Women’s March, kami, Women’s March Jakartayang terdiri dari individu,kelompok diskusi feminis, mahasiswa, anak muda, aktivis, pekerja swasta dan pekerja seni, menyampaikan 8  Tuntutan Perempuan Indonesia untuk Peradaban yang Setara:

I. Menuntut pemerintah membangun kembali masyarakat yang toleran dan menghormati keberagaman, sehingga dapat menekan semua tindak kekerasan atau pelanggaran HAM. Pemerintah dan pemimpin negara harus membangun kesadaran pentingnya toleransi dan penghormatan pada keberagaman baik kepada minoritas atau kelompok marjinal baik itu berdasarkan suku, ras, agama, orientasi seksual dan lainnya sebagaimana dimandatkan dalam Konstitusi Indonesia yang non diskriminasi.

II. Menuntut pemerintah untuk membangun infrastruktur hukum dan kebijakan yang pro-keadilan gender, dengan mengesahkan RUU Anti-Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Buruh Migran, dan menolak upaya judicial review perubahan KUHP terkait pasal zina yang merugikan perempuan. Diwujudkannya peraturan dan kebijakan yang berperspektif gender akan membantu pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan hak dan keadilan untuk perempuan Indonesia dan keberhasilan Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

III. Menuntut pemerintah aktif dan komprehensif dalam merencanakan program dan anggaran untuk kesehatan perempuan,pengurangan kekerasan berbasis gender, dan pemenuhan hak perempuan dengan mendukung penghapusan pernikahan anak, Penurunan angka kematian Ibu melahirkan melalui perbaikan fasilitas dan pendidikan kesehatan reproduksi yang terjangkau bagi perempuan; serta mendukung penghapusan sunat perempuan.

IV. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat untuk memperhatikan isu lingkungan hidup, perubahan iklim, dan kaitannya dengan hak-hak pekerja perempuan. Alih fungsi lahan dan konflik terkait eksploitasi sumber daya alam, karena investasi semakin meminggirkan perempuan dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam. Perempuan ditempatkan sebagai pekerja ditengah kondisi yang terpapar perubahan iklim yang mempercepat kerusakan alam dan tidak terjaminnya hak perempuan pada upah yang layak dan layanan kesehatan yang memadai di perusahaan/sektor Industri.

V. Menuntut pemerintah membangun kebijakan dan pelayanan publik yang pro pada perempuan dan warga negara berkebutuhan khusus (disabilitas). Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan dipublik maupun di ruang kerja. Keberpihakan kebijakan pemerintah dan etika perusahaan yang berperspektif gender akan mendukung suasana kerja yang lebih kondusif dan mendukung penghapusan pelecehan seksual/kekerasan seksual di dalam kantor.

VI. Menuntut partai politik dan pejabat negara untuk memperhatikan hak politik perempuan,dengan mendukung perubahan dalam revisi UU Penyelenggaraan Pemilu dan RUU Partai politik dengan mendukung keterwakilan perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil), menempatkan perempuan dalam posisi strategis dalam struktur partai politik, dan melakukan kaderisasi serta proses rekrutmen calon legislatif, eksekutif,maupun pengurus partai secara setara. Kami juga menuntut pemerintah untuk meningkatkan kaderisasi dengan menempatkan lebih banyak perempuan pada jabatan strategis melalui seleksi yang adil dan setara  gender.

VII. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat untuk melakukan penghormatan terhadap keberagaman, penghargaan dan hak-hak seksualitas kelompok dengan orientasi seksual berbeda yang budaya dan keberadaannya sudah ada sejak zaman dulu,sesuai UU HAM dan UUD 1945—bahwamasyarakat bebas berorganisasi dan bermasyarakat sesuai hak-hak warga negara yang dilindungi hukum. Semua tindakan kekerasan dan diskriminasi berarti melanggar konstitusi.

VIII. Mengajak masyarakat luas untuk peduli pada isu perempuan dan dampak kebijakan internasional kepada hak-hak perempuan. Hal ini terkait solidaritas perempuan kepada isu perempuan internasional. Warga negara Indonesia harus menunjukan solidaritas dan keberpihakan pada perlawanan atas pelanggaran yang terjadi, baik terkait isu fasisme, intoleransi, diskriminasi  berbasis SARA, juga sentimen atau opini publik terhadap imigran. Solidaritas ini dibangun jaringan kerja Women’sMarch Global yang bersama membangun kesepahaman dan diskursus publik soal hak-hak perempuan dan keadilan gender.

Kami akan membacakan tuntutan ini sebagai rangkaian acara Women’s Marchyang akan dilaksanakan di depan Istana Negarapada4 Maret 2017.

Salam,
Parade Perempuan Bersatu


Contact person:
Olin Monteiro :081213059955 - olin.monteiro@gmail.com
Ririn Sefsani : 0813 17680540 - bumikecil@gmail.com
Anindya Restuviani :0817 9320591 - restuvi@gmail.com
Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar