BEM UNTAD : Kudeta BEMUT & MM adalah agenda pelemahan Gerakan Mahasiswa yang Mengkritisi Kebijakan Pemerintah & Rektor

Foto : -

Senin 8 Mei 2017, Pukul 08:00 Wita. BEM Universitas Tadulako di Demo oleh sejumlah mahasiswa yang mengaku tergabung dalam AMPUTASI (Aliansi Mahasiswa Peduli Untad Tolak Intervensi), demonstrasi tersebut menuju beberapa titik aksi, yaitu Gedung Rektorat Universitas Tadulako dan Sekretariat BEM Universitas Tadulako. Masa aksi yang berjumlah puluhan orang tersebut menuntut agar Rektor Universitas Tadulako mencabut SK Presiden Mahasiswa (Mahfud) dan Wakil Presiden Mahasiswa (Ridwan) dengan alasan PRESMA dan WAPRESMA telah membiarkan lembaga eksternal kampus ikut terlibat bersama dalam agenda merespon momentum Hardiknas 2 Mei 2017.
“Saya pernah berdiskusi dengan mereka (Organ Eksternal Mahasiswa) para Organisasi eksternal tersebut ingin masuk ke kampus dengan tujuan, yaitu membuat agar mahasiswa menjadi kritis dan cerdas. Ini sama saja dengan menghina Marwah Universitas Tadulako dan menganggap kampus tidak mampu melakukan tugas tersebut” Ujar salah seorang Orator dalam Aksi Pagi tadi
Sebelumnya, BEM Universitas Tadulako (BEMUT) telah melakukan aksi bersama Kampus-kampus dan Organisasi Mahasiswa Eksternal yang ada di Kota Palu yang terhimpun di dalamnya. Aksi Demonstrasi ini untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Selasa, 2 Mei 2017 kemarin. Dalam aksi tersebut BEMUT melayangkan pernyataan sikap terhadap kondisi pendidikan Nasional yang saat ini dinilai semakin terpuruk sejak adanya UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan yang baru terbit lagi Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang tidak termasuk dalam UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang artinya mahasiswa harus membayar biaya KKN yang sebelumnya tidak berbayar, menurut mereka setalah melakukan pengkajian bersama secara mendalam kedua Peraturan/UU tersebut adalah agenda Negara yang ingin melepas tanggung jawabnya di sektor Pendidikan dengan tidak lagi memberikan subsidi kepada rakyat miskin untuk mengenyam pendidikan.
“Pada tanggal 2 Mei 2017 kemarin kami melakukan aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan memang dalam aksi tersebut melibatkan seluruh elment mahasiswa baik secara individu maupun kelembagaan mahasiswa yang di Internal kampus maupun diluar kampus. Sebab masalah UKT (Uang Kuliat Tunggal/SPP) yang semakin mahal dan aturan baru yang mengharuskan mahasiswa membayar biaya KKN yang mencapai jutaan rupiah adalah masalah seluruh mahasiswa baik di Universitas Tadulako maupun di Universitas lain, maka wajar saja kalau banyak yang ingin terlibat dalam aksi tersebut.
Tapi kami justru malah dituduh telah di intervensi oleh Organisasi Eksternal Kampus. Di Intervensi dalam hal apa ? tidak ada yang mengintervensi kami! Kami terlibat sama-sama dalam mendiskusikan problem pendidikan hari ini dengan ilmiah dan demokratis. Dalam membentuk aliansi Persatuan, mendiskusikan issu dan tuntutan pun kami diskusikan semuanya dengan perdebatan ilmiah dan demokratis. Justru kawan-kawan Organisasi eksternal memberikan data-data terbaru mengenai pendidikan nasional yang kami tidak miliki dan mereka memberikan gagasan-gagasan terbaru dengan ilmiah mengenai Sistem ekonomi neoliberalisme yang menjadi dalang pendidikan di komersilkan. 
Kalau ada pihak Mahasiswa yang menentang Organisasi eksternal kampus, itu hanya karena mereka kalah dalam beradu gagasan secara ilmiah, anti demokrasi, terlalu eksklusif dan menutup akan hal-hal yang baru. Kampus yang sebenarnya adalah corong untuk mengembangkan intelektualitas, harusnya mahasiswanya mengedepankan diskusi-diskusi ilmiah, kritik-kritik ilmiah, perdebatan yang ilmiah, untuk menyelesaikan masalah dikalangan mahasiswa. Bukan malah mengadu ke rektor agar SK kami dicabut dan menghalang-halangi organisasi eksternal dengan landasan argumentasi yang sama sekali tidak ilmiah” Tandas Ridwan, Korlap dalam aksi tersebut dan juga adalah Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas Tadulako.
Dalam orasi salah satu peserta aksi AMPUTASI menyatakan kalau mahasiswa hari ini di hina karena tidak cerdas, kritis dan menghilangkan marwah universitas tadulako. 
“saya menilai, memang hari ini mahasiswa sangat jauh dari pengimplementasian ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang hakikatnya ilmu pengetahuan itu harus bisa dekat dengan problem realitas. Ilmu pengetahuan itu harus menjawab problem pokok dalam masyarakat, yaitu kemiskinan. Dan mahasiswa sebagai aktor yang berpengetahuan harus menjawabnya. Sudah sejauh mana mahasiswa hari ini terlibat belajar bersama rakyat ? sudah sejauh mana mahasiswa terlibat membangun kesadaran di rakyat ? sudah sejauh mana mahasiswa bersolidaritas denga petani-petani yang di rampas tanahnya oleh korporasi ? sudah sejauh mana mahasiswa terlibat mendukung aksi-aksi buruh yang menuntut perjuangan upahnya ? tidak ada! Mahasiswa sekarang hanya sibuk mengejar karir di kampus, mahasiswa hanya sibuk berlomba-lomba untuk merebut BEM, UKM, HIMPUNAN untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mahasiswa hanya sibuk buat-buat seminar, mahasiswa hanya sibuk dengan persoalan akademik, dlsb.” Lanjut Ridwan.
Aksi HARDIKNAS tersebut menyasar Gedung Rektorat UNTAD dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, namun sayangnya saat masa aksi yang kurang lebih berjumlah 500 an orang tersebut menyambangi Gedung Rektorat justru perlakuan represif dari pihak security yang di dapatkan berupa pemukulan terhadap korlap dan intimidasi kepada salah satu mahasiswa peserta aksi. Insiden ini sangat membuat kecewa mahasiswa peserta aksi sebab mereka berharap aksi tersebut berlangsung damai dan Rektor mau mendukung pernyataan sikap mereka, namun justru perlakuan yang tidak pantas ada dalam ranah pendidikan dengan vulgarnya dipertontonkan oleh security UNTAD. Saat menyasar Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, masa aksi ditemui langsung oleh ketua Komisi IV dan beliau menyatakan sikap bahwa apabila UU PT No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 justru membuat rakyat merugi dan tidak bisa menikmati kuliah maka UU/Aturan tersebut patut dilakukan pengkajian ulang. Beliau juga menyampaikan kepada masa aksi bahwa akan melakukan pemanggilan terhadap Rektor Universitas Tadulako terkait tuntutan masa aksi yang menolak komersialisasi pendidikan.
“Di DPRD Provinsi kami di layani sangat bijak oleh komis IV, tapi aneh saja kalau di rumah kami (kampus), kami mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan dari pihak birokrasi. Mengenai kudeta hari ini pertama-tama saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tadi melakukan aksi. Tetapi kudeta yang hari ini terjadi sangatlah lucu dikarenakan tidak berdasar argumentasi yang kuat mengenai alasan mereka mengajukan tuntutan pencabutan SK Presma dan Wapresma hanya karena organisasi eksternal kampus, dan terkesan seperti ada oknum-oknum yang berada dibelakang isu-isu Kudeta.” Ujar Arto Oktavianto (Ketua Majelis Mahasiswa UNTAD) sambil tersenyum.
Mahasiswa Universitas Tadulako dan seluruh element masyarakat mulai sekarang harus membuka mata seterang-terangnya untuk melihat kondisi nyata ketimpangan di dalam kampus dan ikut melakukan monitoring terhadap implementasi Pendidikan Tinggi, para Orang-orang Tua mahasiswa perlu mempertanyakan lagi apakah anak mereka telah mendapatkan perlakuan dan kualitas pendidikan yang layak ditempat dia menimba ilmu. Seluruh rakyat dan anak indonesia harus menyatakan sikap bahwa pendidikan hari ini semakin mahal dan kualitasnya (Fasilitas, Pelayanan, dan ketersediaan buku-buku perpustakaan) kian memburuk di kampus-kampus kita.

Aksi AMPUTASI terindikasi adalah aksi sekelompok mahasiswa yang sengaja melakukan pelemahan terhadap lembaga internal mahasiswa agar tidak ada lagi kritikan dan lontaran tuntutan untuk perbaikan Universitas Tadulako yang lebih baik. Agenda tersebut dapat kita lihat dalam Aksi Kudeta BEMUT dan MM yang akan keluar keputusannya pada Rabu, 10 Mei 2017 nanti, apabila rektor berpihak pada intelektualitas dan fungsi mahasiswa sebagai pengawas kebijakan maka tentunya beliau tidak akan mengamini pencabutan SK BEMUT dan MM.

Kontak : MAHFUD (Presma UNTAD) – 085342418281



Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar